RohulNews-(Pasirpengaraian), Mulai tahun 2013 mendatang, Kabupaten Rokan Hulu siap mengelolaan Pajak Bumi Bangunan sektor perkotaan Pedesaan (PBB-PP).
Untuk Sumberdaya Manusia (SDM), saat ini sudah siap dan Pemkab akan mempersiapkan pendataan kembali di lapangan seluruh potensi objek pajak di Rokan Hulu.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Rokan Hulu, Jaharuddin SP.MM, Kamis (22/11/2012). Diakuinya, sejauh ini pihaknya telah mempersiapkan baik tenaga (SDM) untuk petugas dilapangan, juga data-data terkait PBB.
Jaharuddin mengatakan pengelolaan PBB-PP akan diserahkan ke seluruh desa di Rokan Hulu, yang rencananya akan dilakukan dengan sistim bagi hasil 70 persen untuk kabupaten dan 30 persen untuk desa. Namun untuk bagi hasil, belum diputuskan dan masih akan dilakukan kembali pembahasan.
"Setelah nantinya resmi dikelola daerah, maka secara otomatis PBB-PP 100 persen menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, untuk meningkatkan PBB-PP setelah kita kelola, juga akan dikeluarkan Upah Pungut (UP) bagi seluruh desa sebesar 5 persen, dari realisasi punggutan yang dilakukan desa," jelasnya.
Dia menambahkan, akan mensinkronkan data bagi wajib pajak di Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang. Dimana potensi PBB-PP sangat besar, yang diharapkan dalam pengelolaannya nantinya bisa lebih ditingkatkan lagi.
Kemudian, akan mendata kembali seluruh wajib pajak, dan memberikan pemahaman masyarakat agat taat membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan nantinya dikembalikan ke desa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Rokan Hulu ini.
"Nantinya kita akan mendata seluruh wajib pajak, sehingga potensi pajak dari PBB-PP bisa lebih ditingkatkan lagi realisasinya. Kita juga sudah membuat SPPT kepada seluruh wajib pajak. Dan guna menghindari adanya kecurangan dalam punggutan pajak, nantinya diterapkan bagi wajib pajak untuk membayarkannya langsung melalui rekening khusus tersendiri, maupun melalui loket pembayaran pajak resmi di DPPKA Rokan Hulu," tuturnya.
Pada 2012, PBB-PP di Rokan Hulu yang dipungut diakuinya sudah over target dari yang ditetapkan KPP Pratama Bangkinang. Dia optimis, bila nantinya dikelola secara baik oleh seluruh desa, maka potensi pajak PBB-PP bisa lebih maksimal lagi, sebagai PAD Rokan Hulu.
"Kita berupaya bagaimana bisa mengejot PAD dari PBB-PP yang akan kita kelola mulai tahun 2013. Kita juga sudah lakukan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh kepala desa untuk pengelolaan PBB-PP, termasuk petugasnya," ungkapnya.**(dhel/vin*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar